‹ Back

Bagaimana Hukum Indonesia Melindungi Kepentingan Anak?

 

Menghadapi proses perceraian, salah satu isu yang paling sensitif adalah hak asuh anak. Pada sistem hukum Indonesia, hukum memberikan panduan yang jelas tentang siapa yang berhak mendapatkan hak asuh. Namun pelaksanaannya sering kali penuh dengan tantangan, bagaimana sebenarnya proses eksekusi putusan pengadilan terhadap hak asuh anak? Apakah semua keputusan pengadilan bisa langsung dilaksanakan, atau ada hal-hal khusus yang harus diperhatikan?

Sebelum berbicara lebih lanjut mengenai hak asuh anak, penting untuk kita ketahui bahwa putus perkawinan karena perceraian tidak menghapus kewajiban ibu dan bapak untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya. Demikian ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”), menyebutkan bahwa:

“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.”

 Selanjutnya, Pasal 45 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan, “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.” Kemudian, Pasal 45 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan, “Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.”

Mengapa Hak Asuh Anak Sangat Penting?

Hak asuh anak bukan hanya tentang siapa yang akan merawat anak setelah terjadi perceraian, tetapi juga tentang masa depan dan kesejahteraan anak tersebut. Oleh karena itu, ketika seseorang mengajukan gugatan perceraian dan disertai dengan hak asuh anak, mereka harus memiliki dasar yang kuat. Pengadilan tidak hanya memeriksa aturan hukum, tetapi juga mempertimbangkan argumen, bukti, dan terutama, kepentingan terbaik bagi anak.

Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan panduan tegas:

“Anak di bawah 12 tahun, Secara otomatis berada di bawah asuhan ibunya.

Anak yang sudah mumayyiz, Mereka berhak memilih untuk tinggal bersama ayah atau ibunya.”

Namun, meskipun aturan ini tampak jelas, dalam praktiknya, banyak faktor yang bisa mempengaruhi keputusan Hakim.

Ketika Pengadilan Sudah Memutuskan

Setelah pengadilan memutuskan siapa yang mendapatkan hak asuh, seharusnya keputusan tersebut dilaksanakan dengan sukarela oleh pihak yang kalah. Namun, kenyataan di lapangan tidak selalu semudah itu. Ada kalanya pihak yang kalah enggan melaksanakan putusan tersebut. Dalam situasi seperti ini, pihak yang menang bisa meminta bantuan pengadilan untuk mengeksekusi putusan tersebut.

Namun perlu diingat, eksekusi hak asuh anak berbeda dengan eksekusi putusan pengadilan lainnya. Mengapa? Karena ini menyangkut kehidupan seorang anak yang masih dalam masa perkembangan. Tindakan paksaan dalam pelaksanaan putusan bisa berdampak buruk pada psikologi anak.

Bagaimana cara melakukan Ekesekusi Putusan?

Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 memberikan panduan yang sangat spesifik tentang eksekusi hak asuh anak. Dalam surat edaran tersebut disebutkan:

1. Anak Menolak, Jika anak menolak untuk ikut dengan pemohon eksekusi (misalnya, mereka tidak ingin tinggal dengan ayah atau ibu yang memenangkan hak asuh), maka eksekusi dianggap tidak dapat dilaksanakan atau non-executable. Ini adalah bentuk perlindungan hukum yang mengutamakan perasaan dan keinginan anak.
2. Anak Tidak Ditemukan, Jika dalam proses eksekusi anak tidak ditemukan, maka pengadilan dapat menunda eksekusi hingga dua kali. Jika setelah penundaan ini anak tetap tidak ditemukan, maka eksekusi juga dianggap non-executable.

Melindungi Anak dari Dampak Perceraian

Mengapa hukum memberikan perlindungan ekstra dalam kasus hak asuh anak? Karena anak adalah pihak yang paling rentan dalam sebuah perceraian. Mereka bukan hanya kehilangan keutuhan keluarga, tetapi juga harus beradaptasi dengan perubahan besar dalam hidup mereka. Oleh karena itu, hukum Indonesia berusaha memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan harus benar-benar memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

 

Kesimpulan
Proses eksekusi putusan pengadilan terkait hak asuh anak di Indonesia harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan mengutamakan kepentingan anak. Meskipun pengadilan dapat memutuskan hak asuh, pelaksanaan putusan tersebut harus memperhatikan kesiapan anak serta situasi dan kondisi yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia mengakui pentingnya perlindungan anak dalam proses perceraian dan sengketa hak asuh.

Dengan keahlian dan dedikasi tinggi, kami siap mendampingi Anda dalam setiap langkah hukum. Hubungi kami untuk memastikan kepentingan terbaik anak Anda terjamin.

 

Konsultasi lebih lanjut, silahkan hubungi kami di 0823 11 922 911

Instagram: @fam.attorney